Berita Terkini

SEMARANG – Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau biasa disebut KPPS akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 hingga 20 Desember 2023. KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, di Hotel Khas Semarang pada tanggal 4-5 Desember 2023.   Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono,S.Sos. beliau menyampaikan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengalami perubahan jadwal yang diawal merupakan tanggal 5 Januari 2024 menjadi 11 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023. Handi menyampaikan KPU Kabupaten/Kota harus dapat memetakan apa saja yang menjadi kendala dalam rekrutmen badan adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Moeslim Aisha,S.H.I, disampaikan bahwa KPU dalam membentuk KPPS haruslah menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah karena disamping membentuk 7 (tujuh) orang KPPS, kita juga akan membutuhkan 2 (dua) orang Linmas. KPPS merupakan ujung tombak dalam kepemiluanyang akan menentukan hasil pemilu. Pengarahan dilanjutkan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Drs.Basmar Perianto Amron,M.M, disampaikan bahwa dalam membentuk KPPS kita harus melihat sejarah atau track record dari calon KPPS tersebut.  Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi oleh Ketua Litbang dan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela,S.S.,M.Si. dijelaskan bahwa dalam pendaftaran KPPS persyaratan yang harus dilengkapi dalam pendaftaran adalah, Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup, Ijazah pendidikan terakhir dengan minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat, Surat Keterangan Dokter yang menerangkan Keterangan Sehat dengan pemerikasaan Laboraturium Chek Gula Darah, Tekanan Darah dan Kolesterol. Diketahui bahwa di Kabupaten Purbalingga bahwa jumlah KPPS yang dibutuhkan dalam Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 20.748 orang dari 2.964 TPS.

PURBALINGGA -- 70 hari jelang pemungutan suara, KPU Kabupaten Purbalingga menerima surat suara pemilihan umum tahun 2024 dari PT Masmedia Buana Pustaka Kabupaten Karanganyar pada hari Selasa, 5 Desember 2023. Surat suara sejumlah 789.020 untuk setiap jenis surat suara dengan tambahan sejumlah 2% per TPS tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Purbalingga yang berada di Kompleks Pergudangan Puspahastama pada pukul 04.00 dini hari dengan pengawalan anggota Brimob. Surat suara diserahterimakan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Bapak Zamaahsari didampingi anggota KPU Kabupaten Purbalingga Bapak Sudarmadi.  Proses pengamanan logistik surat suara pemilu mulai dari penerimaan, pembongkaran, hingga penyimpanan melibatkan petugas dari Kepolisian Resor Purbalingga, dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Surat suara yang dikirim pada tahap pertama merupakan surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sementara, surat suara pemilihan anggota DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden akan dikirim sesuai jadwal yang akan ditentukan selanjutnya.

TEGAL -- KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Purbalingga pada Jumat - Sabtu, 1 - 2 Desember 2023 di Grand Dian Hotel Guci, Tegal. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Purbalingga, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Purbalingga, Polres Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purbalingga, Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Ketua beserta Anggota dan Sekretaris PPK se Kabupaten Purbalingga. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, S.IP., M.IP. yang menyampaikan bahwa dengan sudah datangnya logistik Pemilu di gudang logistik KPU Purbalingga menandakan bahwa puncak tahapan Pemilu 2024 sudah dalam hitungan hari. Zam-Zam berharap PPK dapat membagi tugas dengan baik terhadap pengamanan logistikmengingat pada bulan Desember ini juga akan dimulai tahapan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi Pengamanan Logistik Pemilu Tahun 2024 oleh Kabag Ops Polres Purbalingga, AKP Tri Arjo Irianto yang menyampaikan detil-detil terkait rencana penggelaran personil pengamanan di gudang logistik KPU dan PPK juga pola pengamanan saat pendistribusian logsitik pemilu. Materi selanjutnya disampaikan oleh Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad, S.E. yang menyampaikan materi tentang Pengawasan Logistik Pemilu 2024. Dalam materinya, Misrad menyampaikan terkait isu-isu strategis dalam pengawasan logistik dan studi kasus pengawasan logistik pada Pemilu Tahun 2019. Materi ketiga yaitu Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu disampaikan oleh Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purbalingga, Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H. Dimas menyampaikan terkait potensi-potensi tindak pidana pemilu pada pengelolaan logsitik Pemilu serta alur dan proses penanganan tindak pidanannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh arahan dari Anggota dan Sekretaris KPU Purbalingga, dimulai dengan Widyo Wibowo, S.Sos. yang menyampaikan arahan terkait Kebijakan Pembentukan KPPS Pemilu 2024. Selanjutnya arahan oleh Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I. terkait Kebijakan Kampanye pada Pemilu 2024. Berikutnya arahan oleh Sudarmadi, S.IP. tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2024 yang dilanjutkan arahan oleh Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I. terkait Kebijakan Umum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kemudian diakhiri dengan arahan oleh Mundarti, S.H. terkait Persiapan Logistik Pemilu 2024. Kegiatan kemudian dilanjutkan esok hari, dengan agenda team buliding outbound yang diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris PPK se Kabupaten Purbalingg serta seluruh jajaran KPU Purbalingga. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Kesiapan Gudang Logsitik Pemilu 2024 dari masing-masing PPK. Kegiatan kemudian ditutup oleh Zam-Zam yang berharap pasca kegiatan ini PPK dapat langsung bergerak untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkiat lokasi dan pengamanan gudang logistik.

PURBALINGGA -- Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan “Advokasi Hukum Badan Adhoc Seri I Potensi Masalah Hukum Terkait Kampanye” melalui daring, Rabu, 29 November 2023 yang diikuti oleh seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.  Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Zamaahsari, S.I.P, M.I.P. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan kampanye telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023. Peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Kegiatan dilanjutkan dengan Pengarahan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Dr. Imam Nurhakim, M.Pd, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang mengadopsi dari kegiatan Seri Advokasi Hukum di KPU Provinsi dan kegiatan ini sangat diapresiasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin sebagai wadah untuk pendalaman bagi penyelenggara Pemilu 2024.  Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Wifi Endah Murdiyatiningtyas (anggota PPK Bukateja) dan Amin Kosasih (anggota PPK Kemangkon). Wifi  menyampaikan perbedaan antara metode pertemuan terbatas dan metode pertemuan terbuka sedangkan Amin Kosasih menyampaikan materi tentang strategi pencegahan potensi masalah hukum dari kegiatan kampanye yakni dengan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait Pemilu 2024. Acara dilanjutkan sesi tanya jawab.

PURBALINGGA -- KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Sosialisasi PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Laporan Dana Kampanye dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 23 November 2023 bertempat di Bima Grand Ballroom Braling Hotel, Purbalingga. Hadir dalam kegiatan tersebut Petugas Penghubung (LO) dan Operator Sikadeka Partai Politik Peserta Pemilu se Kabupaten Purbalingga dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Zamaahsari, S.IP., M.IP., yang menyampaikan bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 berbarengan dengan dimulainya hari pertama Kampanye Pemilu Tahun 2024. Zam menjelaskan bahwa dalam laporan dana kampanye, diperlukan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang akan dijadikan wadah transaksi penerimaan dan pengeluaran partai politik dalam masa kampanye. Sikadeka kemudian hadir sebgaai alat bantu pencatatan bagi partai politik dan pemantauan oleh KPU. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Anggota KPU Purbalingga Divisi Teknis Penyelemggaraan, Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I. yang memaparkan materi terkait kebijakan dana kampanye pada Pemilu 2024. Tahapan Dana Kampanye dimulai dengan pembukaan RKDK yang harus sudah dimiliki oleh partai politik paling lambat pada 27 November 2023 atau 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Selain itu dijelaskan pula terkait sumber dan bentuk dana kampanye bagi partai politik. KPU juga akan memfasilitasi kegiatan kampanye, seperti pemasangan baliho alat peraga kampanye. Pasca pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penggunaan Sikadeka partai politik oleh Admin Sikadeka KPU Purbalingga, Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A. Pada prinsipnya pengguna utama Sikadeka adalah partai politik, KPU hanya melakukan pemantauan aktivitas kampanye dan penerimaan laporan dana kampanye. Bimbingan teknis lebih banyak memperkenalkan fitur-fitur utama Sikadeka yang terbagi ke dalam menu Kampanye dan Dana Kampanye. Pada menu Kampanye, partai politik melakukan penginputan data-data kegiatan kampanye partai politik yang akan dijalankan nantinya seperti petugas kampanye, lokasi, waktu, jumlah massa termasuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu dari pihak Kepolisian. Partai politik juga harus menginput data-data media sosial yang digunakan untuk berkampanye, baik milik partai politik ataupun milik calon. Sementara pada menu Dana Kampanye berkaitan dengan proses keluar masuk baik uang, barang maupun jasa yang terjadi selama kegiatan kampanye. Sikadeka didesain untuk kemudian mensinkronisasi kegiatan kampanye dengan arus keluar masuk uang dan/atau barang. Sehingga nantinya pasca tahapan kampanye selesai, partai politik tidak dibingungkan dalam penyusunan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pasca kegiatan ini diharapkan partai politik segera melakukan pengisian data pada akun Sikadeka. KPU Purbalingga sendiri membuka helpdesk khusus yang akan membantu proses input data dari partai politik.

BOGOR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5 pada hari Senin sampai Kamis tanggal 20 sampai 23 November 2023 bertempat di Pusdik Pancasila dan Konstitusi Bogor Jawa Barat Acara tersebut dihadiri oleh Anggota dan Kasubag Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota dari enam provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Papua Barat, Banten, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara. Mewakili KPU Purbalingga, hadir dalam acara tersebut Anggota KPU Purbalingga, Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I. dan Kasubag Hukum dan SDM KPU Purbalingga, Khotiah, S.Sos. Kabiro Hukum dan Pengawasan KPU RI Andi Krisna dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bimtek ini penting dilaksanakan agar KPU Kabupaten/Kota memahami hukum acara PHPU pemilu 2024 sehingga pada saatnya nanti ketika ada gugatan yang diajukan ke MK jajaran KPU sudah siap menghadapinya Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan bahwa kerjasama MK dan KPU ini dalam rangka menyamakan persepsi terkait hukum acara PHPU pemilu 2024 sehingga diharapkan KPU bisa mempersiapkan dan memahami jika ada gugatan di MK. Ketua MK juga menekankan bahwa yang digugat di MK meskipun substansinya terkait perselisihan hasil pemilu tapi tentu pokoknya tidak hanya soal angka-angka melainkan juga bisa terkait proses pemilu yang sudah dilaksanakan Kegiatan bimtek yang dilaksanakan selama empat hari tersebut diisi dengan beberapa materi, salah satu diantaranya yaitu materi tentang hukum acara PHPU yang diisi langsung oleh Ketua MK Dr. Suhartoyo, S.H., M.H dan Wakil Ketua MK Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.