Berita Terkini

PURBALINGGA -- Pada Rabu, 19 Januari 2022 bertempat di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga beraudiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Rombongan KPU Purbalingga, yang terdiri dari Anggota dan Sekretaris KPU Purbalingga, diterima oleh jajaran Pemkab Purbalingga yang dipimpin oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuninng Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M.; Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, Imam Wahyudi, S.H., M.Si.; Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, Sadono, S.Sos., M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga, Juli Atmaji, S.STP. Pada kegiatan audiensi tersebut KPU Purbalingga menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Purbalingga juga menyampaikan gambaran Rencana Anggaran Biaya terkait Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan rencana desain sharing anggaran dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Selain itu disampaikan pula beberapa hal diantaranya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan program pendidikan pemilih, baik yang bersifat tatap muka maupun daring dalam bentuk podcast. Menanggapi hal tersebut, Bupati memerintahkan kepada jajaran untuk segera mengkoordinasikan terkait anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024. Program pendidikan pemilih juga akan segera dilaksanakan bersama dengan Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dan untuk tindak lanjut terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, direncanakan rapat koordinasi antara KPU Purbalingga dengan Camat se Kabupaten Purbalingga pada minggu ke 4 bulan Januari 2022. Bupati juga menambahkan untuk segera mengintensifkan komunikasi antara KPU Purbalingga dengan Pemkab Purbalingga terkait dengan proyeksi penataan daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2024.

PURBALINGGA -- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menerima kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Purbalingga masa bakti 2020 - 2025 pada hari Rabu, 12 Januari 2022 di Aula KPU Purbalingga. Rombongan pengurus DPD Partai Golkar Purbalingga hadir dipimpin oleh Ketua Umum, Hj. Tenny Juliawati, S.E. didampingi oleh Sekretaris, H. Adhi Irdiatno, S.E., S.T., M.T.; Bendahara, Triyanto, S.E.; Ketua Harian, Agus Sulastomo; Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Drs. Khadno dan Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya sekaligus Ketua AMPG, Nur Tjahyono, S.E. Rombongan DPD Partai Golkar diterima oleh jajaran Komisioner dan Sekretaris KPU Purbalingga. Dalam sambutannya Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan, S.T. mengucakan selamat datang dan selamat bertugas kepada jajaran pengurus baru DPD Partai Golkar Purbalingga. Disampaikan pula harapan agar dapat bekerja dengan maksimal menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024. Tenny, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, menyampaikan bahwa tujuan kedatangan pengurus baru dalam kunjungan ini adalah untuk silaturahmi sekaligus perkenalan pengurus baru DPD Partai Golkar Purbalingga. Tenny juga mengungkapkan harapan sekaligus target Partai Golkar Purbalingga pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yaitu untuk dapat memenangkan Pemilu dan meraih minimal 10 kursi. Agus menambahkan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membangun komunikasi dan sinergitas antara KPU Purbalingga sebagai penyelenggara dan Partai Golkar sebagai peserta Pemilu.

PURBALINGGA -- KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2022 pada hari, Rabu 5 Januari 2022 bertempat di Aula KPU Purbalingga. Kegiatan ini diikuti oleh Komisioner KPU Purbalingga dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Purbalingga. Pada kegiatan ini disampaikan mengenai evaluasi kinerja Sekretariat KPU Purbalingga selama Tahun 2021. Acara diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan, S.T. Dalam sambutannya Eko menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menyegarkan kembali semangat kerja pegawai di awal tahun 2022 ini. Beliau juga menyampaikan tujuan raker ini adalah untuk mengevaluasi kinerja KPU Purbalingga selama tahun 2021 sebagai bentuk perbaikan kinerja, terutama berkaitan dengan akan dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Raker dilanjutkan dengan paparan evaluasi kinerja sekretariat oleh Sekretaris KPU Purbalingga, Tavip Wurjono, S.H., M.Si. Dalam paparannya, disampaikan materi diantaranya terkait tugas pokok dan fungsi organisasi, disiplin pegawai, dan laporan kinerja masing-masing subbagian Sekretariat KPU Purbalingga. Beliau menyampaikan bahwa evaluasi ini juga bertujuan untuk mencari pokok-pokok permasalahan yang sering muncul pada tahun 2021 yang lalu demi perbaikan kinerja pada tahun 2022. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Ketua KPU Purbalingga dengan Sekretaris KPU Purbalingga dan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh jajaran KPU Purbalingga.

PURBALINGGA – KPU Kabupaten Purbalingga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan stakeholder Triwulan IV di Aula KPU Kabupaten Purbalingga pada Rabu, (29/12). Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan ini dihadiri oleh perwakilan Kodim 0702 Purbalingga, Polres Purbalingga, Bawaslu Purbalingga dan Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga. Anggota Divisi Perencanaan Program dan Data Catur Sigit Prastyo mengulas secara khusus mengenai hadirnya Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang membuat kegiatan pemutakhiran DPB ini menjadi lebih kuat dasar hukumnya. Sebagaimana diketahui, latar belakang kegiatan pemutakhiran DPB masih berlandaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian diturunkan pada Surat Edaran Ketua KPU Nomor 132 tahun 2021 dan Nomor 336 tahun 2021. Catur juga memaparkan proses pengumpulan data yang melibatkan banyak pihak baik dari masyarakat, pemerintah tingkat desa, Dinpendukcapil, Polres, Kodim, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IX. Data-data ini kemudian diolah dengan cara menyandingkan pada Data Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2020 dan DPB bulan sebelumnya. KPU juga memiliki aplikasi Sidalih Berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan agar data pemilih tidak lagi mengalami kegandaan dan memastikan keakuratan dan kemutakhiran data secara berkelanjutan. Kodim 0702 Purbalingga dan Polres Purbalingga telah memberikan masukan data anggotanya yang sudah purnatugas dalam rangka mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Dari pemeliharaan yang telah dilakukan ditambah dengan masukan pada rakor ini maka dihasilkan jumlah pemilih sebanyak 743.403 pemilih dengan rincian 373.660 pemilih laki-laki dan 369.743 pemilih perempuan. Pada akhir rakor, Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan juga mengingatkan tentang pentingnya merencanakan anggaran untuk Pilkada Tahun 2024. Hal ini mengingat salah satu persiapan penting selain mempersiapkan data pemilih juga adalah kesiapan anggaran itu sendiri. Harapannya, ke depan forum koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan akan melibatkan lebih banyak stakeholder demi menghasilkan data pemilih berkelanjutan yang lebih akurat dan termutakhir. Peran partisipatif masyarakat juga akan sangat diharapkan untuk dapat melaporkan datanya agar terdaftar dalam data pemilih, sehingga ke depan persoalan-persoalan data pemilih semakin bisa teratasi.

PURBALINGGA –- KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan, S.T. dan dihadiri oleh perwakilan instansi meliputi Bawaslu Purbalingga, Kodim 0702 Purbalingga, Sekda Purbalingga, Bapelitbangda, Bakeuda, Dinpendukcapil, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan Bagian Hukum Setda Purbalingga.     Pada rapat ini, Eko menjelaskan tentang dasar hukum proses penganggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024, estimasi jumlah TPS dan jumlah pemilih serta simulasi tahapan pemilu dan pemilihan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemilihan pada tahun 2024. Pada kesempatan ini juga, dijelaskan bahwa kegiatan rakor ini sebagai awalan dalam rangka pengajuan anggaran Pilkada tahun 2024 sekaligus mengingatkan agar instansi terkait juga sudah mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2024 mendatang.     Terdapat beberapa masukan yang diperoleh dari instansi-instansi yang hadir, meliputi dana cadangan yang masih perlu diputuskan pada rapat-rapat lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga juga menyampaikan tentang kemungkinan irisan kegiatan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada November 2022 dan November 2024. Hal ini diharapkan mampu diantisipasi oleh KPU pada saat akan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan pada tahun 2024.     Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga, Tavip Wurjono, S.H., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan rapat seperti ini bertujuan untuk memastikan hal-hal apa saja yang akan dianggarkan oleh masing-masing instansi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. Dengan adanya kegiatan seperti ini harapannya tidak ada kegiatan-kegiatan pada saat penyelenggaraan pemilihan yang tidak dianggarkan.     Harapannya koordinasi dan komunikasi mengenai persiapan pemilihan tahun 2024 baik berkaitan dengan penganggaran maupun pengamanan dapat dilakukan lebih intens sehingga kegiatan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 mendatang dapat berjalan optimal.

PURBALINGGA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 menyerahterimakan Bilik Suara kepada pemenang lelang di gudang KPU Kabupaten Purbalingga yg beralamat di jalan Kalikajar KM 02 Kaligondang, Purbalingga. Bilik Suara hasil lelang telah diangkut oleh pemenang yaitu Didi Kursidi dengan rincian 1 (satu) paket Bilik Suara Berbahan Aluminium dengan sejumlah 11.472 kg. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pihak-pihak terkait yang memerlukan Bilik Suara Berbahan Aluminium untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Pemilihan Ketua OSIS dan lain-lain, KPU Kabupaten Purbalingga sudah tidak bisa lagi meminjamkan karena sudah dilelang dan dihapuskan dari daftar Barang Milik Negara (BMN) .