KPU Purbalingga Ajak PKK Kabupaten Purbalingga Jadi Garda Depan Pengawasan Konten Pemilu di Dunia Maya
Purbalingga – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga mengadakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Perempuan, dengan PKK Kabupaten Purbalingga pada Selasa, 11 November 2025 bertempat di Graha Srikandi Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Pengurus Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan anggota PKK dari desa , satu kecamatan di wakili oleh 3 orang. Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Ketua Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, Ibu Syahzani Fahmi M. Hanifi. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU Purbalingga yang telah bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan, dimana kegiatan tersebut penting bagi kader kader PKK yang mana PKK merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah, sehingga dapat menjadi corong untuk secara estafet menularkan ilmu pengetahuan tentang pemilih perempuan kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga, Mundarti, S.H. Disampaikan bahwa Perempuan juga dapat berpolitik, dimana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi perempuan dalam politik diantaranya adalah: Menggunakan hak pilih, ,menjadi anggota partai politik, mencalonkan diri menjadi sebagai pempimpin atau legislator, dan turut serta dalam pengambilan keputusan publik. Kegiatan dilanjutkan oleh Penyampaian Materi oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat, Wawan Eko Mujito, S.Pd.I, Beliau menyampaikan peran perempuan berdaya mengawasi konten internet. Dalam paparannya, Wawan Eko Mujito menjelaskan bahwa perempuan merupakan pengguna aktif media sosial yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan nilai-nilai sosial di masyarakat. Namun, perempuan juga rentan terhadap informasi emosional yang belum tentu benar. Karena itu, diperlukan literasi digital dan pengawasan bersama untuk mencegah penyebaran hoaks politik. Ia menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan dan komunitas digital dalam mengedukasi masyarakat untuk membedakan informasi benar dan palsu, memahami aturan kampanye digital, serta cara melaporkan pelanggaran di dunia maya. Selain itu, dibahas pula bentuk-bentuk pengawasan digital seperti pelaporan online, digital monitoring, kolaborasi antarpegiat media sosial, dan pelibatan masyarakat. Wawan juga menekankan bahwa kekuatan perempuan tidak berhenti pada kesadaran individu. “Untuk menjaga ruang digital tetap sehat, perempuan harus terhubung dan membangun jaringan pengawasan di setiap lapisan masyarakat,” ujarnya. Kegiatan ditutup dengan pesan inspiratif dari tokoh pahlawan nasional dan pantun ajakan bagi peserta untuk bijak bermedia sosial serta menjaga demokrasi yang damai. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan sebagai mata, telinga, dan nurani demokrasi dalam mengawasi konten di internet(Oti).