Berita Terkini

KPU Purbalingga melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh anggota PPK se Kabupaten Purbalingga, di Aula KPU. Dalam menyiapkan SDM di jajaran KPU, khususnya tentang penghitungan suara pada 9 Desemver 2020. Demi melaksanakan protokol kesehatan maka pelaksanaan Bimtek di laksanakan secara bergelombang, yaitu pada tanggal 14-15 November 2020. Sebagai nara sumber dalam bimtek, Zamaahsari sebagai anghota KPU Purbalingga Divisi Teknis. Dalam kesempatan ini, di jelaskan semua jenis formulir, sistem penghitungan suara, dan   pelaporannya, bahkan di kenalkan aplikasi SIREKAP untuk penghitungan cepat. Di paparkan juga bahwa  dalam pelaksanaan pemungutan suara di tengah pandemi covid-19, semua di lakukan dg protokol kesehatan, seperti pemilih wajib memakai masker, pake sarung tangan, jaga jarak dan cuci tangan.Bahkan pemilih setelah melakukan pencoblosan di TPS tidak mencelupkan jari kedalam tinta, namun hanya di tetesi tinta oleh petugas. Hal ini di lakukan utk mencegah terjadinya kotak langsung antar pemilih. Penguatan kelembagaan juga di sampaikan kepada seluruh anggota PPK, dimana sebagai penyelenggara harus menjaga integritas dan netralitas. Karena semua itu menjadi modal awal dalam bekerja. Sehingga apapun yg di hadapi harus sesuai regulasi.

Purbalingga – KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 pada Rabu, 14 Oktober 2020 di Aula KPU Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu, LO Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK Divisi Mutarlih, Kantor Kesbangpol, Disdukcapil, serta Bagian Tata Pemerintahan Setda Purbalingga. Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan menyampaikan, penetapan DPT hari ini telah melalui proses panjang. Mulai dari bahan DPS menjadi DPS, dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Sebelumnya, KPU Purbalingga telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 744.428 pemilih, terdiri dari 374.316 pemilih laki-laki dan 370.112 pemilih perempuan. Tahap selanjutnya adalah uji publik DPS, yang dilaksanakan pada 21 September 2020. Tahap selanjutnya, pemutakhiran data pemilih oleh KPU Purbalingga, serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Bawaslu. Kemudian dilakukan penetapan DPT Purbalingga sejumlah 743.546 pemilih, terdiri dari 373.810 pemilih laki-laki dan 369.736 pemilih perempuan. Data ini bersifat dinamis karena masih memungkinkan ada perubahan. “Data kependudukan sifatnya dinamis, sehingga berbicara angka DPT yang paling valid adalah hari ini. Esok atau seminggu yang akan datang, bisa saja DPT akan berubah. Karena sangan mungkin setelah penetapan DPT, ada orang meninggal dan pindah, dan KPU pasti akan menindaklanjuti dan sinkronisasi sesuai dengan kondisi,” tambahnya.

Purbalingga – KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penayangan Iklan Kampanye dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 pada Selasa, 13 Oktober 2020 di Aula KPU Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan awak media, baik media cetak maupun media elektronik. Anggota KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM, Andri Supriyanto, menyampaikan bahwa iklan kampanye merupakan salah satu fasilitas dalam kampanye. "Mendasari PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, fasilitasi kampanye salah satunya adalah iklan kampanye, debat publik/terbuka, alat peraga kampanye, dan bahan kampanye", ungkapnya. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak dan/atau media massa elektonik, yaitu televisi dan/atau radio. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang, yaitu mulai tanggal 22 November sampai 5 Desember 2020, dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye. “KPU Kabupaten Purbalingga akan menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik, agar tidak terjadi ketidakseimbangan terkait alokasi waktu dalam penayangan iklan kampanye diantara kedua Pasangan Calon”, tambah Andri Supriyanto.

Purbalingga – KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan kegiatan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 pada hari Jum’at, 9 Oktober 2020 di Aula KPU Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Sulhan Fauzi, S.E., M.M. – Zaini Makarim Supriyatno, S.T., Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M. – H. Sudono, S.T., M.T., dan LO dari masing-masing pasangan calon. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disampaikan langsung oleh Pasangan Calon nomor urut 1 dan 2 secara bergantian. Muhammad Sulhan Fauzi melaporkan, harta kekayaannya senilai Rp 6.093.610.440,-. Sementara pasangannya, Zaini Makarim Supriyatno melaporkan harta kekayaannya senilai Rp 5.854.827.223,-. Selanjutnya, Dyah Hayuning Pratiwi melaporkan, harta kekayaannya senilai Rp 7.106.518.273,-. Sementara pasangannya, Sudono melaporkan harta kekayaannya senilai 1.705.415.000,-. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini tertuang dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 74, yang berbunyi Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atauklarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat,paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Purbalingga – Anggota KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Hukum dan Pengawasan, Mey Nurlela, S.S., M.Si., mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Aplikasi Online Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 6 – 8 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. KPU Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan ini melalui media daring. Materi bimbingan teknis dibagi kedalam 7 (tujuh) sesi, diantaranya: Sesi I      : Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Sesi II    : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Sesi III   : Tahapan dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Sesi IV   : Teknik dan Diskusi Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Sesi V    : Praktik Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Sesi VI   : Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektrik Sesi VII  : Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota Tahun 2020 Peneliti Senior MK Pan M. Faiz menjelaskan bahwa KPU perlu mencermati perkembangan MK. “Selaku penyelenggara pemilihan umum dan kepala daerah, KPU perlu mencermati perkembangan MK khusunya terkait dengan pengujian undang-undang yang berhubungan dengan kepemiluan yang mana-mana saja yang telah diajukan pengujiannya ke MK dan dibatalkan oleh MK,” katanya. Kegiatan bimbingan teknis ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum acara PHP Kada. Sedangkan materi bimbingan teknis, disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Muda, Peneliti, dan Pegawai MK.

Purbalingga – KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penyerahan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 pada Senin, 14 September 2020 di Aula KPU Kabupaten Purbalingga. Acara ini dihadiri oleh Bawaslu, LO dari Bakal Pasangan Calon, dan Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan verifikasi faktual dokumen persyaratan selama kurang lebih satu minggu pada 6 - 12 September 2020, sesuai dengan mekanisme yang ada. Verifikasi dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada instansi yang mengeluarkan dokumen persyaratan yang diserahkan pada saat pendaftaran. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan menyampaikan bahwa dokumen persyaratan kedua bakal pasangan calon memenuhi syarat. “Seluruh dokumen persyaratan kedua bakal pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Selanjutnya akan ditetapkan secara resmi pada tanggal 23 September 2020”, katanya. Selanjutnya hasil verifikasi di serahkan kepada kedua bakal pasangan calon, yang diwakili oleh tim penghubung dan perwakilan partai politik pengusung yg hadir. “KPU Purbalingga sudah melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tidak ada hal-hal yang mengada-ada, prosesnya valid sesuai dengan regulasi yang ada. Seluruh proses verifikasi dokumen kami awasi dengan ketat”, ungkap Pak Misrad, Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Bersamaan dengan penyerahan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan, diserahkan pula hasil pemeriksaan kesehatan kedua bakal pasangan calon yang telah mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada tanggal 7 – 9 September 2020.