PURBALINGGA – KPU Purbalingga baru saja menyelenggarakan Sekolah Pemilu Episode Keempat pada Senin, (29/03/2021) bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Purbalingga. Sekolah Pemilu yang membahas tentang proses penentuan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) ini dipaparkan oleh Anggota KPU Purbalingga Divisi Hukum dan Pengawasan Mey Nurlela, S.S., M.Si.
Masih sama seperti episode sebelumnya, peserta Sekolah Pemilu episode kali ini adalah mahasiswa magang KPU Purbalingga yang merupakan mahasiswa Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Mey Nurlela memulai materi dengan pengenalan tentang Dapil yaitu daerah pemilihan yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Ia juga menjelaskan bahwa di Purbalingga sendiri terdapat 5 Dapil yang disesuaikan selain dengan jumlah penduduk dan pembentukannya sesuai dengan arah jarum jam.
“Dapil 1 dan Dapil 2 tidak bisa saling berjauhan karena penentuannya disesuaikan dengan arah jarum jam, jadi tidak berjauhan antara dapil 1 dan 2. Kemudian kita akan menentukan dapil dengan memperhatikan jumlah penduduknya. Misal sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017, jumlah penduduk antara 500 sampai 1 juta anggota dewannya sebanyak 45 anggota.” terangnya.
Mey juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan di Pemilu tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk meningkat hingga mencapai lebih dari 1 juta orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPRD nya juga kemungkinan mengalami peningkatan.
“Pada pemilu tahun 2024 ada kemungkinan anggota Dewannya akan meningkat mencapai 50 orang karena ada proyeksi peningkatan jumlah penduduk Purbalingga melebihi satu juta orang.” ujarnya.
Sementara untuk menentukan alokasi kursi di setiap kecamatan adalah dengan menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd). Hasilnya akan memungkinkan satu dapil itu terdiri dari satu kecamatan saja, dua atau tiga kecamatan. Namun di Purbalingga, rata-rata jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan itu seimbang.
“Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) ini dihasilkan dari jumlah penduduk Kabupaten dibagi dengan alokasi jumlah anggota Dewan. Nah hasil baginya akan digunakan untuk menentukan alokasi kursi setiap Kecamatan. Misal di Kecamatan Purbalingga ada jumlah penduduknya 51 ribu sementara BPPd nya 21 ribu. Nanti pembagian antara keduanya akan menghasilkan misalnya 2, 3 atau 4. Alokasi ini dapat digabungkan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain.” jelasnya.
Mey juga menjelaskan 7 prinsip dalam penentuan dapil yaitu pertama, kesetaraan nilai suara, harga kursi dan tidak terjadi disparitas yang jomplang antar dapil. Kedua, kesetaraan sistem pemilu yang proporsional. Ketiga, proporsional yaitu prinsip keseimbangan alokasi kursi. Keempat, integralitas wilayah yakni memperhatikan sarana penghubung dan jangkauan wilayah.
Kelima, konterminus yang menyatakan bahwa dapil harus dalam tingkatan dari dapil yang lebih besar. Misalnya dapil kabupaten harus dalam cakupan dapil provinsi. Keenam, kohesivitas yakni memperhatikan aspek budaya, adat dan kelompok minoritas. Dan yang ketujuh adalah kesinambungan.
Seorang peserta bernama Putri Afni pun menyampaikan pertanyaan tentang kategori keempat yaitu integralitas wilayah.
“Penentuan dapil kan mengutamakan jangkauan. Di sisi lain, rumus penentuan dapil itu jumlah penduduk dibagi jumlah anggota Dewan. Bagaimana dengan wilayah yang luas tapi penduduknya sedikit sementara nanti anggota dewannya akan mengurusi penduduk dengan jarak antara yang satu dengan yang lain jauh?” tanya Putri.
Mey Nurlela pun menjawab bahwa pada prinsipnya penentuan dapil tidak hanya memperhatikan satu kategori saja melainkan perlu memperhatikan semua prinsip.
