Berita Terkini

Purbalingga – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga menyelenggarakan Rapat Evaluasi Eksternal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 pada Kamis, (25/03/2021) bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Purbalingga. Rapat evaluasi eksternal ini dihadiri Kabag Ops Polres Purbalingga AKP Pujiono, Bawaslu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purbalingga, Organisasi Pemuda dan Masyarakat, PWI serta tokoh-tokoh masyarakat per Kecamatan. Dalam sambutannya, Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan menyampaikan bahwa rapat evaluasi eksternal ini sangat penting untuk merangkum masukan-masukan dari stakeholder dalam dua tahapan utama yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Di samping itu, Anggota KPU Purbalingga Zamaahsari A. Ramzah yang bertugas memandu rapat evaluasi memaparkan secara singkat perjalanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan bagaimana pelaksanaan pemilihan pada masa pandemi, selain harus menerapkan protokol kesehatan, KPPS juga diwajibkan untuk melakukan rapid test. Peristiwa KPPS mundur karena reaktif cukup mewarnai penyelenggaraan Pilbup Tahun 2020. “Pada saat Pilbup Tahun 2020, terdapat 112 TPS dengan jumlah KPPS sebanyak 6 orang. Bahkan ada yang KPPS bertugas 5 orang. Itu ada di TPS 9 Desa Slinga, TPS 6 Desa Padamara, TPS 7 Desa Pekalongan dan TPS 8 Desa Balareks.” ujarnya. Perwakilan dari PCNU dan PD Muhammadiyah turut mengapresiasi penyelenggaraan Pilbup Tahun 2020 dan berharap pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik. Di samping itu, besar harapan agar organisasi masyarakat lebih dilibatkan lagi dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat Kecamatan Purbalingga Bejo memandang perlunya bimtek bersama KPU dan Bawaslu untuk bisa menyamakan penafsiran akan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kabag Ops Polres Purbalingga AKP Pujiono menambahkan pentingnya ketegasan Bawaslu maupun KPU dalam menangani permasalahan pemilihan agar tidak menimbulkan perlawanan di masyarakat. Dalam rapat evaluasi ini juga ada beberapa peserta yang mengangkat pentingnya apresiasi terhadap KPPS berupa peningkatan honor dan dukungan vitamin untuk menjaga kesehatan pada saat hari H penyelenggaraan pemilihan. Sedangkan Joko sebagai Ketua PWI Kabupaten Purbalingga, mengapresiasi KPU Purbalingga atas kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2020, dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah Pilkada dari tahun 2005 hingga 2020.

Purbalingga -- KPU Kabupaten Purbalingga melaksanakan pembongkaran kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 di Gudang KPU Kabupaten Purbalingga. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU RI nomor 35 tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota. Pembongkaran kotak suara ini dibuka dan dihadiri oleh Komisioner KPU Purbalingga, Bawaslu Purbalingga, dan Kabag Ops Polres PurbaIingga. Dalam sambutannya, Kabag Ops Polres PurbaIingga Kompol Pujiono menegaskan bahwa pembongkaran kotak suara ini agar dilakukan dengan teliti dan dipastikan bahwa 6 item antara lain Daftar Hadir Pemilih (DPT), Daftar Hadir Pindah Memilih (DPPh), Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), C.Hasil-KWK, C.Kejadian Khusus-KWK, dan Surat Suara Tidak Sah dapat dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Petugas pembongkaran kotak ini terdiri dari 6 orang pelaksana dan 2 orang pengawas. Pelaksanaan pembongkaran kotak suara direncanakan selesai dalam 4 (empat) hari, mulai pada tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Kemudian isi dari kotak suara tersebut akan diarsipkan dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip surat suara yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip.

PURBALINGGA -- Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat melakukan kunjungan ke KPU Purbalingga, pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 bertempat di Aula KPU Purbalingga. Kehadiran Rombongan DPC Partai Demokrat dipimpin oleh Sunarko selaku Sekretaris DPC dan di ikuti pengurus lainnya, seperti Predi Setiaji, Ika Fardiana, Praptono Setyo, Feni Susanti, Ijin Triyanto, Hervan Wahyu. Adapun tujuan mereka adalah silaturahmi dengan Penyelenggara Pemilu, sekaligus mengantarkan salinan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan DPC Demokrat Kabupaten Purbalingga, dan AD/ART Partai Demokrat Hasil Kongres V tahun 2020. Rombongan di terima oleh Andri Supriyanto, dan Catur Sigit Prasetyo, di ruang aula KPU Purbalingga. Andri dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang, dan mempersilakan kepada perwakilan Partai Demokrat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan tersebut. “Kedatangan kami ke Kantor KPU Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan Salinan AD/ART Partai Demokrat Hasil Kongres V tahun 2020 dan salinan SK Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga”, kata Sunarko. Penyerahan SK pengurus DPC Partai Demokrat di terima oleh Catur Sigit Prasetyo selaku anggota KPU Purbalingga, divisi program dan data.

PURBALINGGA, KPU Purbalingga  sampaikan  laporan akhir pelaksanaan Pilkada Purbalingga kepada Pemkab Purbalingga, pada hari rabu, 17 Maret 2021. Dalam laporan  ini team KPU Purbalingga di terima langsung oleh Ibu Bupati, yang di dampingi Oleh Wakil Bupati dan Jajaran Pejabat Pemkab. Sementara KPU Purbalingga yang di pimpin oleh Ketua KPU, Eko Setiawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan  Pilkada Purbalingga yg di laksanakan tanggal 9 Desember 2020 , yang lalu berjalan dengan lancar meskipun di tengah Pandemi Covid 19, dan segala tangangannya, termasuk anggaran dan kendala teknis. Syukur alhamdulilah, bahwa yang selama ini di khawatikan bayak pihak, tentang partisipasi yang rendah karena Pilkada di laksanakan di tengah pandemi covid 19. Namun justru partisipasi mengalami peningkatan yang  signifikan. Dimana  pada pilkada tahun 2015 partisipasinya 60,06%, sedangkan partisipasi Pilkada tahun 2020 mencapai 73.26%. Selain itu KPU juga setelah tahapan masih terus melakukan  Pendidikan pemilih dan pendidikan politik pada segmen tertentu, dan daerah yg partisipasinya rendah. kiranya Pemkab bisa mensuport kegitan tersebut dari sisi sarana maupun prasarananya. Sementara Bupati Purbalingga, Ibu Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima laporan dari KPU Purbalingga, memberikan apresiasi yang tinggi, dimana KPU Purbalingga sudah melaksanakan Pilkada dengan sukses  meskipun banyak tantangannya. Bahkan  partisipasinya tinggi, ini adalah sebuah prestasi dan capaian yang luar biasa. Mengenai program sosialisasi dan pendidikan pemilih, Bupati juga menyambut baik, dan siap mensuport program tersebut. Sebagai penutup acara KPU secara simbolis menyerahkan buku laporan akhir dan cendra mata. Sebaliknya Bupati juga menyerahkan cendra mata kepada KPU Purbalingga.

Jumat (5/3) KPU Kabupaten Purbalingga mengadakan Sekolah Pemilu bersama dengan mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang sedang melaksanakan magang di KPU Kabupaten Purbalingga. Kelas pertama Sekolah Pemilu ini diampu oleh Tavip Wurjono, S.H., M.Si., Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga dengan materi Kelembagaan KPU Kabupaten Purbalingga. Materi kelembagaan meliputi sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu, berdirinya KPU, dan tata kerja dan organisasi KPU Kabupaten Purbalingga. Materi secara lengkap dapat di tonton kanal Youtube resmi KPU Purbalingga atau klik disini.

Dalam rangka monitoring Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Desember 2020. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kunjungannya ke KPU Kabupaten Purbalingga. Diantaranya adalah mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, konflik apa saja yang dihadapi, tingkat partisipasi masyarakat, perekaman KTP untuk yang belum rekap KTP elektronik, dan terkait potensi-potensi untuk ke MK sampai sejauh mana sehingga bisa untuk dipersiapkan.   Ketua Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan menyampaikan bahwa tahapan di masa pandemi memang sedikit lebih rumit dan mahal. Susahnya dalam perekrutan KPPS dan Linmas yang terkendala dengan rapid test, karena ada beberapa yang tidak mau rapid. Untuk KPPS yang teridentifikasi reaktif tidak kita ikutkan kedalam kegiatan. Untuk pemungutan dan penghitungan suara ataupun rekapitulasi ditingkatan kecamatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker juga sudah bagus. Tingkat partisipasi masyarakat ada kenaikan jika dibandingkan dengan Pilkada sebelymnya, yaitu 73.26%.