Sosialisasi

KPU Purbalingga lakukan sosialisasi pada petani, pada hari Jumaat, tgl. 23 Oktober di Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet. Segmen petani merupakan salah satu segmen yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam sosialisasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Purbalingga, karena kebanyakan mereka belum menguasai media sosial. Selama masa pandemi covid-19, KPU Purbalingga melakukan sosialisasi secara intens di media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah mata rantai penularan covid-19. Hari ini kami lakukan sosialisasi kepada kelompok wanita tani "Karya Tani" Desa Pengalusan, dukuh Katel Klawu Kecamatan Mrebet, yang juga pemenang kelompok tani sayur tingkat nasional tahun 2020. Kami sosialisasikan tentang siapa saja paslon Bupati dan wakilnya, pengusung, dan cara mencoblos, kepada mereka. Atusiasme tampak dari raut wajah petani dalam mengikuti sosialisasi, dan mereka mengaku semakin paham bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan di laksanakan 9 Desember 2020. Sosialisasi kali ini di laksanakan di kebun sayur milik kelompok tani "Karya Tani" dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan pake masker, dan jaga jarak. Harapan kami, bahwa mereka bisa menjadi agen sosialisasi kepada warga sekitar, sehingga partisipasi masyarakat utk datang ke TPS pada 9 Desember 2020, bisa tercapai targetnya.

Purbalingga – Senin (10/8), KPU Purbalingga melaksanakan Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 di Aula KPU Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini diikuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polres Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, dan perwakilan partai politik se-Kabupaten Purbalingga. Anggota KPU Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggara, Zamaahsari A. Ramzah, menyampaikan materi sosialisasi mengenai tahapan pencalonan, syarat calon dan pencalonan, pendaftaran calon, perpanjangan pendaftaran, penyerahan putusan pemberhentian, serta penggantian calon. Beliau menyampaikan bahwa pencalonan merupakan hal yang krusial dalam tahapan Pilkada. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan syarat calon dan pencalonan, dimana syarat calon merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Paslon, sedangkan syarat pencalonan terkait dengan rekomendasi parpol pengusung dan pendukung dari pasangan calon. Disampaikan pula bahwa pengumuman pendaftaran Paslon dilaksanakan pada 28 Agustus - 3 September 2020. Selanjutnya pendaftaran Paslon dilaksanakan pada 4 - 6 September 2020. Dalam masa pandemi ini, KPU purbalingga menegaskan bahwa pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol atau gabungan parpol yang mengusung paslon tersebut, dengan tidak membawa massa pendukung. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Purbalingga – Kamis (6/8), KPU Purbalingga melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 menggunakan mobil keliling. kegiatan sosialisasi keliling ini dilakukan di Kecamatan Kaligondang, Pengadegan, Rembang, dan Karangmoncol. Anggota KPU Purbalingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Andri Supriyanto, menjelaskan bahwa selama tahapan Pilkada 2020 ini, KPU Purbalingga akan melakukan 25 kegiatan sosialisasi keliling dengan menggunakan mobil. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Di masa pandemi ini, KPU Purbalingga menghadapi tantangan yang besar dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini membuat KPU Purbalingga harus mencari alternatif lain agar kegiatan dapat tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan cara sosialisasi keliling menggunakan mobil, karena sosialisasi dengan cara tatap muka belum memungkinkan dilakukan pada masa pandemi ini. Sosialisasi dilakukan menggunakan mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Harapannya, Pilkada Purbalingga 2020 ini dapat berjalan lancar dan mencapai target tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat hari pemilihan.

PURBALINGGA, WAWASANCO - Kaum perempuan lebih sadar tentang hak pilih di Pemilu dibandingkan laki-laki. Terbukti pengguna hak pilih perempuan dalam pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah lebih tinggi dibanding laki-laki. “Pada Pemilu 2019 lalu, angka partisipasi mereka mencapai 51 persen.,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Diklih) dan Partisipasi  Masyarakat (Parmas), Diana Ariyanti, saat Sosialisasi Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilkada Serentak tahun 2020, di Aula KPU Purbalingga, Kamis (27/2). Dia mengatakan, angka tersebut harus ditingkatkan pada pelaksanaan Pilkada serentak di 21  kabupaten/kota di Jawa Tengah September nanti. Hal ini untuk memenuhi target partisipasi 79 persen sesuai target nasional."Karena itu, segmen perempuan menjadi satu dari 11 basis sasaran pendidikan pemilih, ini sangat penting untuk terus diberikan sosialisasi  perihal Pilkada, baik tahapan hingga pelaksanaannya nanti," ujarnya. Terlebih lagi, sebagian besar pemilih perempuan, termasuk di Kabupaten Purbalingga, masih berkutat di wilayah domestik. Mereka juga  terbentur oleh budaya patriarki dimana hak pilih mereka masih terpengaruh oleh keluarga. "Oleh karena itu, forum ini (sosialisasi-red) menjadi sangat penting karena yang hadir adalah perempuan yang memiliki pengaruh di wilayah atau organisasi. Mereka pun berkomitmen untuk menyampaikan informasi Pilkada Purbalingga ke mayarakat. Peran mereka cukup strategis," katanya.  Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga Divisi  Partisipasi Masyarakat (Parmas), Kampanye dan Sumber Daya Manusia (SDM), Andri Supriyanto mengatakan, sosialisasi tahapan Pilkada Purbalingga akan terus dilakukan secara massif melalui berbagai metode untuk  memenuhi target partisipasi masyarakat. Sosialisasi menghadirkan perwakilan kaum perempuan dari sejumlah organisasi. Harapannya, setelah mendapatkan informasi tentang Pilkada Purbalingga, bisa meneruskan informasi tersebut ke masyarakat umum. Sumber : https://www.wawasan.co/news/detail/12091/perempuan-sadar-hak-pilih-dibandingkan-laki-laki

PURBALINGGA -- KPU Purbalingga mengadakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga  Tahun 2020 dalam gelaran Purbalingga Campus Fair, pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2020 di GOR  Mahesa Jenar, Purbalingga. Purbalingga Campus Fair diadakan setiap tahun oleh ikatan mahasiswa Purbalingga, dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU Purbalingga, Divisi Parmas, SDM & Kampanye, Andri Supriyanto. Andri panggilan akrabnya menyampaikan akan pentingnya Pilbup 2020 di Kabupaten Purbalingga, salah satunya adalah untuk melahirkan calon pemimpin Purbalingga yang mampu membawa Purbalingga sejahtera dan amanah. Maka pemilih milenial harus ambil bagian untuk melahirkan pemimpin tersebut dengan menyalurkan aspirasinya di TPS pada tanggal 23 September 2020. Dalam acara ini juga ada salah satu peserta dari UGM yang bertanya tentang bagaimana kiat menghadapi black campaign, dan sejauh mana transparansi KPU dalam bekerja. Andri kemudian memaparkan dengan gamblang cara untuk menghadapi black campaign, yaitu dengan cara mengecek kebenaran sebuah berita propaganda dan jangan tergoda untuk ikut menyebar berita yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut, di jelaskan bahwa KPU dalam bekerja selalu transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik masalah dengan hasil Pemilu hingga masalah keuangan. KPU mempublikasikan semuanya yang dikelola oleh PPID. KPU berharap perhelatan Pilbup 2020 di Purbalingga berjalan dengan lancar dan mengingatkan para milenial untuk datang ke TPS pada ranggal 23 September 2020 yang akan datang, tutup Andri.

Purbalingga -- Pada hari Selasa, 14 Januari 2020, bertempat di  Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Kabupaten Purbalingga, KPU Kabupaten Purbalingga diundang untuk menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020. Acara tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dan mengundang Forkopimda Kabupaten Purbalingga, Kepala Instansi/OPD di Kabupaten Purbalingga dan Camat se Kabupaten Purbalingga. Bertindak sebagai pemateri dalam acara tersebut, Bapak Agus Winarno, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Purbalingga, yang dalam hal ini mewakil Bupati Purbalingga, Bapak Imam Nurhakim, Ketua Bawaslu Purbalingga dan Bapak Andri Supriyanto, Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan SDM. Dalam acara tersebut dipaparkan mengenai kesiapan dalam menyelenggarakan Pilbup Purbalingga 2020 dari masing-masing pemateri, terutama berkaitan dengan pembentukan badan penyelenggara, terutama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada sambutannya, Agus menyampaikan bahwa Pemda Purbalingga telah memerintahkan kepada seluruh Camat untuk membantu kebutuhan KPU dan Bawaslu terkait dengan Sekretariat PPK dan Panwascam, baik dari sarana pra sarana maupun personilnya. Agus juga menyampaikan untuk tetap menjaga netralitas sebagai ASN, mengingat personil Sekretariat nantinya berasal dari ASN. Selanjutnya disampaikan materi mengenai pembentukan PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Purbalingga. Dalam paparannya, Andri menyampaikan tata cara untuk menjadi badan penyelenggara, mulai dari syarat, tahapan hingga jadwal pembentukan PPK dan PPS, yang akan dimulai tahapannya pada tanggal 15 Januari 2020. Dalam kesempatan tersebut Andri juga memohon kerjasama dari Instansi/OPD terkait pemenuhan persyaratan pendaftaran badan penyelenggara dan Camat terkait dengan personil Sekretariat PPK dan PPS. Pemaparan kemudian ditutup oleh Bawaslu Purbalingga dengan materi yang berfokus pada pengawasan pembentukan badan penyelenggara. Imam menyampaikan bahwa dalam pembentukan badan penyelenggara tetap harus mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi dan juga keterwakilan perempuan. Diharapkan melalui acara ini seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Pilbup Purbalingga 2020 mempunyai kesamaan visi untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.