KPU Purbalingga Selenggarakan Evaluasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
PURBALINGGA -- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purbalingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, Minggu - Senin, 19 - 20 Maret 2023 di Green Valley Resort, Baturraden, Purwokerto. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari partai politik peserta Pemilu 2024, tokoh masyarakat dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang diwakili oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga.
Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya dan menyanyikan lagu jingle Pemilu 2024, Memilih untuk Indonesia. Dilanjutkan dengan pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan olehPlt. Sekretaris KPU Purbalingga, Bambang Taruna Adi, S.H. yang dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi tahapan yang telah dilaksanakan dan diselenggarakan menggunakan anggaran DIPA KPU Purbalingga Tahun 2023. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua KPU Purbalingga, Eko Setiawan, S.T. Dalam sambutannya Eko berpesan bagi peserta untuk dapat memberikan masukan dan saran bagi KPU dalam proses tahapan penataan dapil dan alokasi kursi untuk Pemilu yang akan datang, mengingat pada Pemilu 2024 ini terdapat salah satu dapil yang sudah memiliki 12 kursi, sehingga ada kemungkinan besar terjadi perubahan dapil di Pemilu yang akan datang di tahun 2029.
Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan materi pertama oleh Dr. Indaru Setyo Nurprojo, Dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Dalam paparan materinya, Indaru kembali memancing diskusi terutama bagi partai politik mengenai kontestasi politik di masing-masing dapil pasca adanya penetapan dapil dan alokasi kursi melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Indaru berharap dengan adanya tambahan 5 kursi bisa dimanfaatkan betul oleh partai politik untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat melalui calon legislatif yang nantinya akan bertarung.
Materi kemudian dilanjutkan oleh Zamaahsari, S.IP., M.IP. selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Purbalingga, yang memberikan pemaparan terkait proses tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, mulai dari kegiatan sosialisasi, focus grup discussion, rapat koordinasi, uji publik hingga kemudian pengusulan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi ke KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. Zam juga memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, antara lain terkait usulan dapil oleh partai politik yang tidak didukung basis data dan dasar hukum yang tepat sehingga tidak bisa dibahas dalam kegiatan uji publik.
Pemaparan materi kemudian dilanjutkan pada keeesokan hari oleh Pandi, S.Sos., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, yang menekankan tentang pentingnya daerah pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pandi menyampaikan bahwa dapil sebagai arena kontestasi caleg harus kemudian ikut dirawat pasca berakhirnya Pemilu, termasuk dengan cara terus menyalurkan aspirasi masyarakat dan membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan. Materi kemudian dilanjutkan oleh R. Imam Wahyudi, S.H., M.Si. selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, yang menekankan terkait kondusifitas iklim masyarakat yang harus terus dijaga oleh partai politik dan anggota PPK, mengingat bahwa Pemilu 2024 kemungkinan akan memiliki tensi yang cukup tinggi karena akan terjadi pergantian kepala negara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber. Sebelum mengakhiri kegiatan, Eko kembali berpesan kepada para peserta untuk terus bisa membantu sosialisasi tahapan Pemilu 2024 yang akan memuncak di tanggal 14 Februari 2024 dan memberikan informasi bahwa akan dilaksanakan pemilihan serentak pada 27 November 2024.
