Berita Terkini

Purbalingga -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga selenggarakan Rapat Koordinasi Identifikasi Surat Suara Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 pada Senin, 17/03/2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Purbalingga.

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Zamaahsari menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan salah satu upaya menyampaikan kepada publik terkhusus stakeholder bahwa identifikasi surat suara tidak sah ini penting mengingat perlunya diketahui apa saja varian dari surat suara tidak sah dalam pilkada serentak 2024. Di sisi lain, data ini dapat memprediksi apa saja alasan dari pengguna hak pilih sehingga surat suaranya tidak sah. 

"Kami sudah melakukan identifikasi surat suara tidak sah dan telah selesai diidentifikasi apa saja variannya." terang Zam. 

Rapat ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi pasca Pilkada Serentak 2024 yang kebetulan dalam suasana puasa dan kita dapat berbuka bersama pada kesempatan ini. 

Selanjutnya Zam menjelaskan mengenai hasil identifikasi surat suara tidak sah yang sudah diinventariaasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga. 

Untuk Pilgub Jateng diketahui bahwa terdapat 1.528.502 surat suara tidak sah dari sebanyak 20.788.777 pengguna hak pilih. 

Adapun varian surat suara tidak sah dalam Pilgub Jateng 2024 yang terjadi di Kabupaten Purbalingga meliputi mencoblos kedua paslon, mencoblos lebih dari satu kali namun tidak mengenai salah satu paslon, salah satu paslon dicoblos dan paslon lainnya dicoret, mencoblos dengan alat di luar alat coblos yang disiapkan misal seperti rokok, surat suara tidak dicoblos sama sekali, surat suara ditempel stiker, surat suara ditulisi pesan tanpa mencoblos salah satu paslon, mencoblos surat suara dengan banyak coblosan dan mengenai kedua paslon, membolongi semua wajah paslon, merobek separuh surat suaranya. 

Sebagaimana diketahui di Kabupaten Purbalingga sendiri terdapat sebanyak 37.953 surat suara tidak sah dari 578.563 total surat suara sah dan tidak sah. 

Zam juga menyampaikan bahwa dari hasil identifikasi yang dilakukan ditemukan varian surat suara tidak sah yang paling banyak terjadi yakni yang tidak dicoblos sama sekali yaitu sebanyak 21.993 (57,94%), dan terbanyak kedua adalah yang dicoblos kedua paslon yakni  sebanyak 13.486 surat suara tidak sah (35,53%). 

Zam mengatakan bahwa hasil identifikasi ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait apa saja penyebab surat suara tidak sah yang angkanya tidak sedikit.

Rapat koordinasi ini tentu saja menjadi kesempatan untuk merangkum apa saja dugaan alasan surat suara tidak sah dalam Pilkada serentak tersebut. Peserta rapat koordinasi pun menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil identifikasi surat suara tidak sah tersebut. 

Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjat Purnomo menyampaikan bahwa hasil ini juga dapat dijadikan evaluasi untuk memperkuat sosialisasi kepada segmen pemilih tertentu. Di samping itu, perlu pengawasan lebih ketat agar pemilih tidak dapat membawa alat coblos lain di luar alat coblos yang disediakan. 

Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Purbalingga Danif Zaenu Wijaya, SH mengatakan bahwa setidaknya ada dua faktor yang mungkin terjadi dalam varian surat suara tidak sah ini yakni bisa karena faktor ketidakpahaman pemilih namun juga mungkin faktor kedua kesengajaan pemilih. 

"Dua faktor ini akan menentukan solusi apa yang harus diambil." jelas Danif. 

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Purbalingga Misrad menyampaikan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa ada 3 kriteria pemilih dalam hal ini yakni pemilih cerdas, pemilih tidak tahu dan pemilih apatis. 

"Kita memang sudah melakukan sosialisasi namun kita perlu mengoptimalkan agar semua lapisan masyarakat dapat tersentuh sosialisasi." ungkap Misrad. 

Para peserta rapat lainnya juga turut menanggapi hasil identifikasi surat suara tidak sah yang sudah dilakukan. 

Kegiatan rapat dilanjutkan dengan buka bersama dengan seluruh peserta yang hadir.