Purbalingga -- Pada tahun 2020 mendatang, Kabupaten Purbalingga akan menyelenggarakan hajatan politik yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu tahapan kegiatannya adalah Sosialisasi Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020. Acara sosialisasi ini dirasa penting karena tahapan bagi bakal calon perseorangan telah dimulai lebih awal daripada bakal calon dari partai politik. Bagi bakal calon perseorangan tahapan pengumpulan dukungan telah dimulai sejak tanggal 11 Desember 2019, sementara bagi bakal calon asal partai politik baru akan dimulai pada tanggal 16 Juni 2020.

Acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020 diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 di Rumah Makan Sidoroso, Purbalingga. Dalam acara ini hadir pula Bawaslu Kabupaten Purbalingga, organisasi masyarakat, ketua partai politik di Purbalingga dan media massa.

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan, yang menyampaikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020 akan diselenggarakan serentak dengan 270 daerah lain yang juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada 23 September 2020. Disampaikan pula bahwa KPU Kabupaten Purbalingga telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan nominal sebesar Rp 30,3 miliar. Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

Dalam acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan Perseorangan kemudian dipaparkan sejumlah hal penting terkait pencalonan perseorangan. Pemaparan materi disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Teknis, Zamaahsari A. Ramzah. Pertama, soal jumlah dukungan dan persebarannya. Bagi bakal calon perseorangan harus mampu memenuhi syarat dukungan sejumlah 56.416 KTP-el dengan persebaran yang mencakup minimal 50% dari jumlah kecamatan atau minimal 9 kecamatan. Jumlah dukungan tersebut didapat melalui penghitungan 7,5% dari jumlah DPT pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1) poin (c). Selain itu disampaikan pula tahapan-tahapan dalam proses pencalonan perseorangan mulai dari pengumpulan syarat dukungan, proses verifikasi, perbaikan, verifikasi perbaikan hingga pendaftaran bakal pasangan calon. "Yang perlu menjadi perhatian bagi bakal calon perseorangan adalah bahwa bagi bakal calon perseorangan diwajibkan untuk mampu memenuhi syarat dukungan dan lolos verifikasi terlebih dahulu baru bisa mendaftar sebagai calon pasangan," tutup Zamaahsari.